BAGAIMANA MENCAPAI BENTUK NEGARA FEDERAL?

Utomo Dananjaya, Direktur Pramadina dalam diskusi yang  diselanggarakan Komite Persiapan Pembentukan Dewan Rakyat  daerah-Daerah, KPP DRD, mengatakan hantu otonomi yang sekarang dikuatirkan adalah korupsi. Karena virus korupsi itu sudah menjalar

ke daerah. Kalau dulu di pusat korupsi ada sampai di tingkat lembaga kepresidenan, maka di daerah korupsi itu sudah menyusup sampai ke tingkat Babinsa dan Koramil. Karena itu tidak mudah untuk menjalankan otonomi daerah apalagi dalam sistem federasi yang belum jelas. Kalau pun federalisme itu yang hendak dijalankan maka setidak-tidaknya diperlukan waktu lima tahun bagi persiapan daerah-daerah.

Utomo tidak melihat sistem federalisme itu dapat dijalankan tahun depan. Bagi Utomo Danajaya, federalisme itu hanya bentuk, tetapi substansinya adalah demokrasi. Ia pun bertanya apakah bentuk negera federasi, kesatuan maupun otonomi luas bisa benar-benar menjamin terlaksananya demokrasi dengan baik? Benarkah hanya dalam negera federasi ada demokrasi? Sebaliknya seorang pembicara lain yang berasal dari Aceh, Nezar Patria, mengatakan, jika rakyat Aceh tidak pernah meminta merdeka maka ide federalisme tidak pernah akan dibicarakan di pusat karena selalu dikaitkan dengan federalisme
kolonialisme Belanda.

Utomo Dananjaya mengemukakan sebagai perbandingan kasus para mantan pemberontakan Permesta yang di bom hanya karena mempermasalahkan perimbangan pusat dan daerah. Sekarang ini ada yang minta merdeka dan bahkan banyak anggota polisi yang sudah dibunuh tetapi pemerintah tetap saja toleran. Ia juga merujuk pada Bung karno yang dahulu
mengatakan, “Kita itu bukan peninggalan Hindia Belanda. Indonesia itu mencakup bangsa-bangsa Aceh, Papua,Timor Timur dan bahkan Malaka”. Bagi Utomo apa yang disebut sebagai negara kesatuan hanya berlaku mulai tahun 1952 sampai 1999.Jadi hanya 42 tahun, belum setengah abad.

Sebaliknya salah seorang penanya dari Minahasa mempertanyakan mengapa Negara Kesatuan yang sudah dua kali di praktekkan dan gagal, baik oleh Bung Karno dan Soeharto masih tetap dipertahankan? Padahal negara federal yang dihujat sepanjang masa kemerdekaan tidak pernah diterapkan lebih dari satu tahun. Ide federalisme selalu dikaitkan
dengan Van Mook. Utomo Dananjaya mengakui para pendiri republik dahulu sepakat untuk membicarakan kembali soal ide federalisme setelah keadaan aman dan Belanda telah dikalahkan. Tetapi kemudian ketika pada tahun 1956 kalangan sipil tidak berhasil mencapai
kesepakatan soal bentuk negara apakah kesatuan atau federalisme dan apakah Pancasila, Islam atau sosialisme maka tentara mendesak Bung Karno mendekritkan kembali UUD 45.

KSAD Jenderal A.H.Nasution sudah menghubungi Bung Karno di Tokyo dan memberitahukan bahwa Masyumi segera akan menerima UUD 45 tanpa  perubahan. Sejak itulah era pemerintahan otoriter dan militeristik dimulai, katanya. Kini ia menganjurkan bagi oihak-pihak yang ingin memperjuangkan federalisme agar pertama-tama membentuk suatu partai yang kuat. Dalam suasana yang demokratis seperti sekarang ini kita tak perlu berperang lagi. Setelah partainya menang, kemudian Undang-Undang Dasar baru disusun, kata Utomo. Mengapa Indonesia selama ini kacau? Dijawabnya sendiri bahwa Undang-Undangnya terbatas hingga menjadi militeristik dan memberi kekuasaan yang terlalu besar
kepada
 seorang presiden. Tetapi negeri ini tetap saja memerlukan suatu Undang-Undang Dasar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: