Pemerintah Didesak Batalkan Ide Pembagian Dua Jalur Pendidikan

Kompas, 13 April 2005

Jakarta, Kompas – Desakan agar pemerintah, dalam kaitan ini Departemen Pendidikan Nasional, membatalkan rencana pembagian jalur pendidikan berdasarkan perbedaan latar belakang finansial dan akademik seseorang semakin kuat.

Pembedaan jalur pendidikan untuk orang kaya dan miskin secara konseptual bersifat diskriminatif, tidak adil, dan tidak demokratis. Pembagian jalur pendidikan ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap konstitusi.

Penolakan terhadap rencana Depdiknas untuk membagi jalur pendidikan itu dikemukakan oleh sejumlah kalangan yang hadir dalam diskusi yang diselenggarakan Institute for Education Reform di Universitas Paramadina-Mulya, Jakarta, Selasa (12/4).

Hadir dalam diskusi tersebut Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masdar F Mas’udi, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) MM Billah, dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Unifah Rosyidi dan Lodi Paat, pengajar Universitas Paramadina-Mulya Utomo Dananjaya, serta sejumlah dosen dan aktivis yang bergerak dalam dunia pendidikan.

Para peserta diskusi mendesak agar rencana pembagian jalur pendidikan dibatalkan karena akan berimplikasi buruk bagi sistem pendidikan nasional.

Menurut Billah, kategorisasi aspirasi “warga negara mampu” dan “warga negara kurang mampu” yang menjadi dasar pembagian jalur pendidikan tersebut menyesatkan, klaim sepihak, dan pemerkosaan terhadap hak warga negara.

Batasan mampu dan kurang mampu secara finansial, kata Billah, merupakan kategori yang dikonstruksi secara sosial, bukannya sesuatu yang tidak bisa diubah sama sekali. Kategori ini juga disebutnya sebagai bias elite, sekaligus mencerminkan pandangan materialisme. Di sini, dalam konsep ini, ekonomi dipandang sebagai determinan dalam menentukan struktur sosial dan ideologi.

“Orang yang merumuskan kebijakan ini berideologi materialisme. Ekonomi dianggap yang terpenting dan memberi bentuk bagi masyarakat,” kata Billah.

Implikasi yang ditimbulkan bila dua jalur pendidikan ini masuk dalam sistem pendidikan nasional, lanjut Billah, akan menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan status quo agar orang kaya tetap menjadi orang kaya dan orang miskin tetap menjadi orang miskin.

Bukan aspirasi

Utomo Dananjaya berpendapat, pemikiran yang melatarbelakangi keinginan membagi dua jalur pendidikan bersifat diskriminatif secara konseptual. Makna kata aspirasi, berdasarkan Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia-nya JS Badudu, berarti hasrat atau kemauan untuk lebih maju atau lebih meningkat. Berdasarkan spektrum yang dibuat Depdiknas, disimpulkan bahwa aspirasi orang miskin adalah tetap miskin.

“Miskin dan bodoh bukan aspirasi,” kata Utomo.

Pembagian spektrum aspirasi warga ini, menurut Utomo, adalah keliru. Orang yang kurang mampu secara ekonomi tidak bisa dibatasi aspirasinya asal bisa hidup dan tidak memiliki keunggulan kompetitif secara global.

“Bila itu terjadi, maka orang- orang di pelosok Papua cukup dididik asal bisa hidup dalam komunitas lokal. Itu menunjukkan kebijakan semacam ini diskriminatif secara konseptual, mirip yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap bangsa kita,” kata Utomo.

Masdar mengingatkan, ketika pendidikan menjadi semakin mahal, maka ia cenderung menjadikan pendidikan itu tidak adil lantaran tidak bisa diakses masyarakat miskin. Karena itu, ia menjadi bersifat diskriminatif.

Masdar berpendapat, untuk memperbaiki hal tersebut pertama-tama yang harus dilakukan adalah membongkar visi yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab masyarakat.

Pendapat Masdar itu disokong Unifah. Menurut Unifah, pendidikan dasar merupakan tanggung jawab negara. Akan tetapi, tanggung jawab ini justru mau dilepaskan kepada masyarakat.

Bahkan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, kata Unifah, tanggung jawab pendidikan SD dan SMP dialihkan kepada kecamatan yang tidak punya otoritas dalam pemerintahan. Pelepasan tanggung jawab pemerintah itu sudah dimulai sejak wajib belajar dicanangkan. Meski memakai istilah wajib belajar, kenyataannya negara tidak bertanggung jawab dalam pembiayaan, anak-anak yang tidak bisa bersekolah tidak didorong agar bersekolah, dan tidak ada sanksi bagi mereka yang melanggar.

“Padahal, wajib belajar itu sesungguhnya berarti negara wajib membiayai semua biaya untuk bersekolah,” katanya.

Pandangan senada dikemukakan Mohammad Abduhzen, Sekretaris Institute for Education Reform. Abduhzen mengingatkan, pendidikan dasar secara konstitusional dinyatakan gratis. Karena itu, wajib belajar gratis harus segera dimulai tanpa membeda-bedakan kaya dan miskin. (wis)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: