PENDIDIKAN POLITIK

I.        NAMA

Idenya adalah Sekolah Politik. Realisasinya ada dua kemungkinan. Pertama, Pendidikan Formal, maka namanya INSTITUT POLITIK, kalau perlu INSTITUT POLITIK DEMOKRASI.
Kemungkinan kedua, Pendidikan Non Formal, maka namanya : LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK (DEMOKRASI). Nama ? Cari yang menarik dan inklusif.

II.      DASAR PEMIKIRAN

Gagasan ini didorong oleh hasrat untuk melanjutkan atau memelihara semangat melakukan perubahan politik, ke arah yang lebih sehat, lebih benar dan berencana melalui proses.
Gagasan praktis itu antara lain :

a.       membangun atau menggalang kesadaran politik untuk menghidupkan gerakan control dan balances.

b.      b. menyelenggarakan pembelajaran politik.

c.       mendukung gerakan perubahan politik masa datang yang cerdas dan bermoral.

d.      Mendukung kehidupan politik sipil yang kuat, supremasi hukum, dan memuliakan hak asasi manusia.

Dasar pikiran idealnya adalah analisa perlunya ikhtiar; tentang Kebebasan yang hidup setelah Reformasi, terutama kebebasan politik; yang menampilkan kualitas partai politik yang tidak punya komitmen pada etika politik. Lembaga DPR hanya menunjukkan gigi kekuasaan kontrol sambil menyuburkan politik uang. Kualitas keputusan-keputusannya menunjukkan kemunduran ketimbang Parlemen pada awal kemerdekaan. Untuk menghentikan kemerosotan etika politik, keterbelakanan dan kebodohan berpolitik, perlu pencerdasan berpolitik, perlu ada upaya menumbuhkan komitmen politikus terhadap kemerdekaan sebagai hak semua bangsa, perikeadilan dan perikemanusiaan sebagai isi dari kemerdekaan.

Politikus perlu memahami maksud dari “melindungi seluruh dan segenap bangsa Indonesia” bukan mengatur rakyat untuk kepentingan penguasa Pemerintah. Perlu memahami arti tanah, air dan udara sebagai kekayaan alam yang berlimpah “untuk meningkatkan kesejahteraan umum”, bukan untuk kepentingan sebagian golongan saja. Perlu tahu strategi yang tepat membawa bangsa menjadi cerdas, bukan membadohi rakyat seperti terjadi sepanjang kemerdekaan sekarang ini. Perlu keluwesan bergaul dengan sesama negara merdeka untuk mampu memberikan sumbangan pada penciptaan perdamaian dunia.

Itulah tuntutan yang dirumuskan oleh Pembukaan UUD 1945, yang ketika disusun d-maksudkan sebagai naskah Proklamasi Kemerdekaan.

Tetapi bunyi proklamasi kemudian disusun singkat padat dan indah yaitu : memproklamasikan kemerdekaan dan memindahkan kekuasaan. Kemerdekaan dari penjajah menjadi dasar untuk pemindahan kekuasaan. Pemindahan kekuasaan memang tidak seksama, walaupun terjadi dengan waktu yang singkat. Tetapi diganggu oleh Belanda dan baru betul-betul berdaulat pada tanggal 29 Desember 1949. Tetapi kemerdekaan untuk perikemanusiaan dan perikeadilan, dalam masa 58 tahun belum ada perubahan. Hak Kebebasan individu, berbangsa dan berpolitik, dirampas oleh kekuasaan presiden dalam sistem politik yang otoriter. Yang terjadi adalah kekuasaan tanpa kontrol dan balances. Sama seperti saat menjadi jajahan.

Negeri ini perlu sekolah politik yang mampu meningkatkan kecerdasan dan kompetensi politikus untuk melakukan pembatasan kekuasaan dengan kontrol dan keseimbangan.

III.       TUJUAN

Secara umum pendidikan politik bertujuan menciptakan sistem politik, dimana kekuasaan dibatasi, dikontrol dan diimbangi oleh kekuatan opossi, rakyat dan media, yaitu sistem demokrasi liberal.
Secara khusus dan terperinci pendidikan politik mengharapkan lahirnya kader dengan kompetensi sebagai berikut:

1.       Kader yang punya komitmen terhadap cita-cita kemerdekaan, kebebasan, perikemanusiaan dan perikeadilan.

2.      Kader yang sadar dan paham sebagai warga negara, berbuat sesuai dengan kewajiban dan hak warga negara, tanpa merugikan orang lain.

3.      Kader yang mampu berkomunkasi efektif dan percaya diri dalam lingkungan plural.

4.      Kader yang mampu bertindak atas pertimbangan akal sehat, sistematis, kritis dan kreatif.

5.      Kader yang bertanggung jawab dan disiplin diri.

IV.      JUDUL-JUDUL

A.      TOPIK POKOK

1.       Prinsip Pemerintahan berdasarkan konstitusi.

2.      Pemilihan umum yang Demkratis.

3.      Pemerintahan yang desentralisasi (otomomi/federal).

4.      Pembuatan undang-undang.

5.      Sistim Peradilan yang independen.

6.      Kekuasaan lembaga Presiden yang dibatasi.

7.      Peran media yang bebas.

8.      Peran kelompok kepentingan.

9.      Hak masyarakat untuk tahu.

10.  Melindungi hak minoritas.

11.  Kontrol sipil atas militer.

B.      TOPIK

1.       Sejarah Partai-partai Politik Demokrasi.

2.      Sejarah Partai-partai Politik Otoriter.

3.      Ideologi Negara – Sistem Pemerintahan.

4.      Ideologi Partai Politik di Indonesia.

5.      Partai Politik Aliran.

6.      Partai Politik Modern/ Rasional.

7.      Sejarah Politik Indonesia.

8.      Sejarah Pemerintahan (Politik) Indonesia.

9.      Penyusunan Undang-undang.

10.  Penyusunan Anggaran Belanja Negara/Daerah.

11.  Mengontrol Eksklusif.

12.  GBHN, kebijakan 5 tahun dan Repelita.

13.  GBHD, kebijakan 5 tahun dan Repelita.

14.  Pemilu, UU Pemilul.

15.  Penyelenggaraan Pemilu & Panitia Pengawas Pemilu (KPU dan Panwaslu).

16.  Kandidat : Caleg, Capres, Cagub, Capati.

17.  Kampanye untuk memperoleh dukungan rakyat.

18.  Kampanye fund rising.

19.  Kasus Mahatir, “New Economic Policy”.

20.  Kasus Lee Kwan Yeu “Clear”.

21.  Kasus Industri Strategis (IPDN) .

22.  Kasus Pemberatasan Korupsi di Korea.

23.  Kasus Rekonsiliasi dan Kebenaran di Afrika Selatan.

24.  Kasus IMF di Indonesia, Thailand dan Korea.

25.  Kasus Afganisthan dan Irak, agresi Amerika.

26.  Kasus Senjata Nuklir : India, Pakistan, Korea Utara, Iran versus Amerika.

27.  Kasus Kabupaten Indrapura, Kaltim dan Bengkalis : Otonomi dengan dukungan Dana Alokasi Khusus, yang besar.

28.  Kasus Kabupaten Bantul, Yogyakarta : Otomoni tanpa DUK.

29.  Kasus Kejatuhan Abdurahman Wahid, (konflik antar lembaga tinggi).

30.  Kasus Pengadilan Akbar Tanjung (Bulog Gate II).

31.  Kasus Peran dan Penyimpangan Bulog.

32.  Kasus Penyelesaian BLBI dan BPPN.

33.  Kasus Privatisasi Perusahaan Negara.

34.  Kasus Perkara (Pembredelan) Tempo versus Pemerintah : Habibie membeli Kapal Perang eks Jerman Timur.

35.  Kasus Pembredelan harian Kompas.

36.  Kasus Perkara Tempo versus Tomy Winata.

37.  Kasus Bupati (PAN) Kampar Jefri Nur.

38.   dan lain-lain.

 

V.        METODE

Proses pembelajaran di dasarkan pada anggapan bahwa dalam suasana yang menyenangkan siswa akan memperoleh kontinuitas pengalaman –pendidikan yang relevan dengan kehidupan politik nyata. Siswa harus dihindarkan dari terlibat dalam pengalaman/salah yang mempersempit ruang pertumbuhan potensi pribadinya menjadi ekslusif.

Proses pembelajaran berpusat pada pribadi yang dengan area interaksi akan mengintegrasikan berbagai kompetensi dasar (tujuan) dengan keyakinan dan komitmen pada nilai-nilai dan materi pengalaman dan ilmu pengetahuan.

Proyek “Injuiry” merupakan jantung dari area interaksi antar individu untuk mengikat dalam aksi solidaritas, penarsaran dan artikulasi.

Fasilitator mendorong dan melayani proses belajar yang mampu mengikat tujuan kompetensi, susunan mata pelajaran dan hubungan dengan topik dan isyu yang relevan.

VI.      SASARAN PESERTA

1.       Sasaran pendidikan politik ada dua golongan yaiutu aktifis remaja dari ormas remaja, pelajar, dan mahasisiwa, agar dapat berperan secara efektif.

2.      Ada beberapa kelas yang materinya berbeda-beda. Bukan fingkatan tapi sederajat dan pilihan.

VII.  WAKTU

Setiap angkatan ± satu semester berlangsung setiap hari Sabtu.
Jumlah hari efektif adalah 20 hari.

VIII.          JENIS & TINGKAT

Perlu disusun macam-macam jenis dan tingkat pendidikan politik menjawab kebutuhan civil society dan partai politik.

Masing-masing jenis dan tingkat disusun perincian tujuan, materi metode, peserta, fasilitas dan bahan serta alat pendidikan.

 IX.    ORGANISASI

1.         Pengelola, terdiri dari a) Penanggung jawab Akademis.
b) Penanggung jawab Marketing.

2.         Staf Akademis : dosen dan pemandu.

3.         Staf pendukung.

(Mereka bekerja di bawah Ketua Divisi Training).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: