Presiden Harus Mentaati Konstitusi

1.       Sdr.Ketua DPR yang terhormat

Perkenankanlah saya memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangan kami:

Nama : UTOMO DANANJAYA

Alamat : Jl.Cipinang Jaya II E/20 Jakarta 13410

Pekerjaan : Guru Swasta

Kehadiran kami, berkenaan dengan keputusan mahkamah Konstitusi NO.026 / PUU-III / 2006. mengenai pengujian UU 13-2006 tentang APBN tahun anggaran 2006. terhadap UUD Negara republik Indonesia. Kami datang dengan beberapa orang, yang secara suka rela, mungkin mereka akan menyampaikan pula pendapatnya, berkenaan dengan yang kami sampaikan.

2.       Sebagai pengantar kami ingin sampaikan urutan pikiran kami sampai pada keingin kami yang akan kami sampaikan.

a. Sejak di undangkanya UUD 1945, Pemerintah Republik Indonesia membentuk (1) Untuk meliindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan, (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Pasal 31 batang tubuh UUD memberi amanat bahwa (1) Tiap-tiap warga Negara berhak memperoleh pengajaran, (2) Pemerintah melaksanakan, menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang di atur Negara undang-undng. Dua Presiden memimpin besar dan Bapak Pembangunan, ternyata tidak membuktikan komitmennya dengan sungguh-sungguh menycerdaskan bangsa dan memberikan pelayanan, memberikan pengajaran kepada semua warga Negaranya. Terbukti bahwa sampai tahun 2003, 64,7% penduduk Indonesia berusia 15 tahun keatas, tidak masuk SD, lulus sekolah SD atas, hanya tamat SD. Bahkan pemerintah orde baru mempermainkan wajib belajar dengan bukan campalsory education tetapi basic universal education Atas. Wajib belajar 6 tahun kemudian 9 tahun adalah himbalan partisipasi dalam memperoleh pendidikan.

Syukurlah MPR Repormasi melakukan amandemen UUD 1945, yang salah satu diantaranya menyempurnakan pasal 31, yaitu (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai nya. Pasal ini mengoreksi kekeliruhan yang sengaja dilakukan oleh Orde Baru tentang wajib belajar. (3) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD untuk memenui kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional. Ini amanat UDD kepada pemerintah memprioritaskan pendidikan, yang sepanjang 4 Presiden sebelumyan kurang sungguh-sungguh terhadap pendidikan.

APBN tahun 2005 yang disusun oleh Presiden Megawati, oleh MK atas permohonan rakyat doputus bahwa UU APBN 2005, bertentangan dengan UUD RI tahun 1945. diluar harapan rakyat Indonesia Presiden SBY, juga membuat UU APBN tahun 2006 No. 13/2005 , tidak belajar dari presiden sebelumnya. Anggaran pendidikan hanya 9,1 % dari APBN. Maka sejumlah organisasi : PGRI, ISPI / yayasan nurani dunia serta 47 warga Negara Indonesia, secara sendiri-sendiri memohon kepada MK untuk mengkaji UU APBN terhadap UUD 1945.

M.K memutuskan : Mengabulkan permohonan pemohon PGRI / ISPI, dan 47 pemohon perorangan :menyatakan UU RI no 13 / 2005 , tentang APBN 2006, sepanjang menyangkut anggaran pendidikan 9,1, bertentangan dengan UUD 1945. Membuat UU yang bertentangan dengan UUD, menurut kami adalah pelanggaran hukum dalam kategori berat. Keputusan MK tanggal 22 Maret 2006 sampai saat ini, tidak mengajak pimpinan DPR …………

3. Maka dengan ini saya sampaikan bahwa :

1)  Presiden membuat UU APBn yang bertentangan dengan UUD.

2) Maknanya presiden SBY telah melakukan pelanggaran hokum yang menjadi alasanuntuk memberhentikan ( pasal 7 B UUD 1945 )

3)  Ini bukan fitna, bukan instituase karena yang mengatakan adalah keputusa M.K yang punya hak di atas UUD1945.

4) Dengan begitu kami mohon dengan sangat, menjelang siding paripurna untuk mengusulkan pemberhentihan presiden dan wakil presiden kepda MPR. ( UUd45 pasal 7A ayat 5 )

4. Sdr. Ketua DPR yang terhormat. Saya utomo dananjaya menjungjung tinggi undang UUD RI 1945.

Saya mengormati jabatan presiden dan wakil presiden, saya ingin prinsip pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara hokum dan pasal 27. (1) Segala warga Negara bersama kedudukanya di dalam hokum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tidak keberatan. Kami datang untuk pertama kali dengan tertib, kami mengarapkan Sdr, mengabulkan permohonan kami, kami tidak akan dating dan tidak akan datang dengan, ribuhan orang dan merebahkan pintu gerbang Kami mengormati DPR, dapat mengabulkan permohonan rakyat. Kami sengaja datang pakai sorban untuk mengatakan bahwa bukan ancaman dan bukan tanda kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia .

Wassalammu’alaikum wr. Wb

Jakarta,31 Mei 2006

Disampaikan oleh wakil ketua DPR RI. Sutarjo Suryo Guritno

Gedung DPR Nusantara III

Senayan Jakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: